Ridwan Kamil Sebut Desain Ibu Kota Baru Kurang Tepat dan Boros Lahan
BeritakuDotCom, Istana168 - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut berkomentar mengenai rencana pemindahan Ibu Kota. Menurutnya, kebijakan itu dinilai kurang tepat dan tidak efisien.
baca juga : Gaya Berpakaian Terus Dikritik, Duo Semangka: Apa Harus Dikempesin?.
"Sebagai arsitek, saya melihat desain dan asumsi kota baru banyak hal-hal yang kurang tepat. Asumsinya lahannya terlalu luas, 200 ribu hektare untuk 1,5 juta penduduk, menurut saya boros lahannya," kata dia saat ditemui di Kantor DPRD Jawa Barat, Senin (26/8).
Dari pengamatannya, banyak kebijakan pemindahan Ibu Kota di dunia mengalami kesalahan. Contohnya di Ibu Kota Negara Brazil, Brasilia lahannya yang terlalu luas membuat warganya tidak betah. Lalu Ibu Kota Myanmar, Nay Pyi Taw terbilang sepi.
baca juga : IDI Tolak Lakukan Kebiri Kimia Pelaku Pemerkosaan di Mojokerto.
Contoh kebijakan pemindahan Ibu Kota negara yang paling tepat adalah Washington DC yang secara luas dan jumlah penduduknya ideal. "Kalau mau contoh baik tirulah Washington DC, cukup dengan 17 ribu lahannya untuk 700 ribu orang. Kota padat, bisa jalan kaki nyaman," terangnya.
"Jangan mengulangi kesalahan segala harus lahan luas (wacana pemindahan ke Kalimantan). Kebayang borosnya aspal, kabel, infrastruktur hanya untuk mengakomodir penduduk itu," terang dia.
baca juga : Kesaksian Supriyadi, Pria yang Bopong Jenazah dengan Jalan Kaki.
Disinggung mengenai konsep city forest yang akan digunakan dalam pembangunan Ibu Kota baru Indonesia, Ridwan Kamil memilih untuk menyoroti luasnya lahan yang digunakan.
"Manusia di kota butuh jarak dekat bukan jauh. Semua konsep harus jarak jauh konsekuensinya mahal infrastruktur. Berarti trotoar harus lebih panjang, jalan banyak. Maka belajar dari kesalahan negara lain, tirulah yang baik, dari kajian saya itu," pungkasnya.
baca juga : Nakhoda dan ABK KM Mina Sejati yang Lolos dari Pembantaian Alami Trauma.
Diberitakan sebelumnya, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro telah menyerahkan dua kajian terkait pemindahan ibu kota kepada Presiden Jokowi, Jumat (23/8) lalu. Kajian tersebut mengenai struktur tanah dan dampak ekonomi pembangunan kota baru.
Bambang telah menjelaskan tahap persiapan dalam rencana pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan dilakukan di tahun 2020. "Karena memang belum ada aktivitas yang signifikan di tahun 2020, baru tahap persiapan," ujar Bambang.
baca juga : Polisi yang Terbakar saat Amankan Demo Mahasiswa Meninggal.
Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan mulai memasuki tahap groundbreaking pada tahun 2021, di mana yang akan dibangun pertama kali merupakan pusat pemerintahan di atas lahan sekitar 3.000 sampai dengan 6.000 hektare (Ha).
"Kita akan menyediakan lahan sekitar 6.000 hektare, tapi mungkin yang akan efektif 3.000 hektare," kata Bambang.
baca juga : Protes Penalti Liverpool, Luiz: Saya Cuma Reflek Tarik Kaus Salah.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, secara keseluruhan nantinya akan dibutuhkan lahan sekitar 200.000 hingga 300.000 Ha.
"Untuk core pertama itu sekitar 3.000 ha. Setelah itu luasannya 200.000-300.000 sehingga bisa dibikin kota taman, kota yang indah, banyak tamannya orang bisa hidup sehat, udaranya sehat. Sehingga kita harapkan kota ini berkembang menjadi kota yang menarik," jelasnya.
baca juga : Ditolak Ambulans, Jenazah Korban Tenggelam di Tangerang Digendong hingga Rumah Duka.
Nantinya, begitu lokasi ibu kota baru ditetapkan, pemerintah akan segera mengunci lahan untuk menghindari spekulan tanah. Sementara itu, gedung-gedung yang pertama kali dibangun nantinya adalah kantor presiden, kantor menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sementara itu, berdasarkan kajian Kementerian PPN/Bappenas, rencana pemindahan ini membutuhkan anggaran hingga Rp466 triliun, yang didapatkan dari tiga skema pembiayaan untuk ibu kota baru, yaitu APBN, Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan swasta.
baca juga : Gaya Berpakaian Terus Dikritik, Duo Semangka: Apa Harus Dikempesin?.
"Sebagai arsitek, saya melihat desain dan asumsi kota baru banyak hal-hal yang kurang tepat. Asumsinya lahannya terlalu luas, 200 ribu hektare untuk 1,5 juta penduduk, menurut saya boros lahannya," kata dia saat ditemui di Kantor DPRD Jawa Barat, Senin (26/8).
Dari pengamatannya, banyak kebijakan pemindahan Ibu Kota di dunia mengalami kesalahan. Contohnya di Ibu Kota Negara Brazil, Brasilia lahannya yang terlalu luas membuat warganya tidak betah. Lalu Ibu Kota Myanmar, Nay Pyi Taw terbilang sepi.
baca juga : IDI Tolak Lakukan Kebiri Kimia Pelaku Pemerkosaan di Mojokerto.
Contoh kebijakan pemindahan Ibu Kota negara yang paling tepat adalah Washington DC yang secara luas dan jumlah penduduknya ideal. "Kalau mau contoh baik tirulah Washington DC, cukup dengan 17 ribu lahannya untuk 700 ribu orang. Kota padat, bisa jalan kaki nyaman," terangnya.
"Jangan mengulangi kesalahan segala harus lahan luas (wacana pemindahan ke Kalimantan). Kebayang borosnya aspal, kabel, infrastruktur hanya untuk mengakomodir penduduk itu," terang dia.
baca juga : Kesaksian Supriyadi, Pria yang Bopong Jenazah dengan Jalan Kaki.
Disinggung mengenai konsep city forest yang akan digunakan dalam pembangunan Ibu Kota baru Indonesia, Ridwan Kamil memilih untuk menyoroti luasnya lahan yang digunakan.
"Manusia di kota butuh jarak dekat bukan jauh. Semua konsep harus jarak jauh konsekuensinya mahal infrastruktur. Berarti trotoar harus lebih panjang, jalan banyak. Maka belajar dari kesalahan negara lain, tirulah yang baik, dari kajian saya itu," pungkasnya.
baca juga : Nakhoda dan ABK KM Mina Sejati yang Lolos dari Pembantaian Alami Trauma.
Diberitakan sebelumnya, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro telah menyerahkan dua kajian terkait pemindahan ibu kota kepada Presiden Jokowi, Jumat (23/8) lalu. Kajian tersebut mengenai struktur tanah dan dampak ekonomi pembangunan kota baru.
Bambang telah menjelaskan tahap persiapan dalam rencana pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan dilakukan di tahun 2020. "Karena memang belum ada aktivitas yang signifikan di tahun 2020, baru tahap persiapan," ujar Bambang.
baca juga : Polisi yang Terbakar saat Amankan Demo Mahasiswa Meninggal.
Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan mulai memasuki tahap groundbreaking pada tahun 2021, di mana yang akan dibangun pertama kali merupakan pusat pemerintahan di atas lahan sekitar 3.000 sampai dengan 6.000 hektare (Ha).
"Kita akan menyediakan lahan sekitar 6.000 hektare, tapi mungkin yang akan efektif 3.000 hektare," kata Bambang.
baca juga : Protes Penalti Liverpool, Luiz: Saya Cuma Reflek Tarik Kaus Salah.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, secara keseluruhan nantinya akan dibutuhkan lahan sekitar 200.000 hingga 300.000 Ha.
"Untuk core pertama itu sekitar 3.000 ha. Setelah itu luasannya 200.000-300.000 sehingga bisa dibikin kota taman, kota yang indah, banyak tamannya orang bisa hidup sehat, udaranya sehat. Sehingga kita harapkan kota ini berkembang menjadi kota yang menarik," jelasnya.
baca juga : Ditolak Ambulans, Jenazah Korban Tenggelam di Tangerang Digendong hingga Rumah Duka.
Nantinya, begitu lokasi ibu kota baru ditetapkan, pemerintah akan segera mengunci lahan untuk menghindari spekulan tanah. Sementara itu, gedung-gedung yang pertama kali dibangun nantinya adalah kantor presiden, kantor menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sementara itu, berdasarkan kajian Kementerian PPN/Bappenas, rencana pemindahan ini membutuhkan anggaran hingga Rp466 triliun, yang didapatkan dari tiga skema pembiayaan untuk ibu kota baru, yaitu APBN, Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan swasta.
JACKPOT | BERITA DUNIA | BERITA INDONESIA | BERITA BLOGSPOT | BERITA POLITIK | BERITA HARI INI | BERITA TERBARU | KABAR HARI INI | BERITA TERKINI | BERITA NASIONAL | BERITA BOLA | BERITA TOGEL | BERITA CASINO | BERITA POKER | BERITA ONLINE | BERITA POPULER | BERITA TERUPDATE | BERITA VIRAL | 27 AGUSTUS 2019


Leave a Comment