4 Alasan Debat Capres Perdana Krusial bagi Paslon dan Calon Pemilih

Januari 17, 2019
BeritakuDotCom, Jakarta - Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menganggap debat perdana pasangan capres-cawapres yang membahas isu hukum, HAM, korupsi dan terorisme krusial bagi pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno termasuk bagi calon pemilih.

Adi memaparkan, setidaknya ada empat hal kenapa debat capres perdana dianggap krusial. Pertama, debat menjadi panggung penting untuk memaparkan visi-misi dan program kerja kandidat. Apalagi sejauh ini adaptasi rakyat terhadap visi-misi kedua kandidat masih lemah karena efek dari model kampanye yang tak membumi.

"Karenanya, debat menjadi momen pembuktian bahwa mereka layak dipilih jadi presiden," ujar Adi saat dihubungi SINDOnews, Rabu (16/1/2019).

baca juga : Sebut Jokowi Bohong soal Asal SMA, Cewek Ini Rela Mati dan Masuk Neraka

Kedua, lanjut dia, debat hanya efektif bagi swing voter yang belum menentukan pilihan. Karakter swing voter ini rasional yang preferensi politiknya sangat ditentukan oleh visi-misi, program kerja, komitmen, dan political will kandidat saat berdebat.

Karenanya, publik sangat berharap baik Jokowi maupun Prabowo harus tampill all out untuk merebut ceruk pemilih ngambang yang bisa menjadi penentu kemenangan.

baca juga : Greget !! Editan Gaya Rambut Sule & Ridwan Kamil Ini Bikin Ngakak

Ketiga, kata Adi, debat adalah ajang bagi dua kandidat untuk tampil sebagai negarawan yang terlepas dari kepentingan politik elektoral dan partisan. Menurutnya, gagasan dan diskursus yang dinarasikan mesti berjangka panjang untuk kepentingan indonesia.

"Sekalipun kalah, gagasan visionernya masih ada yang mungut untuk diimplementasikan di kemudian hari," kata Pengamat Politik asal UIN Jakarta ini.

baca juga : Menilik JPO Bundaran Senayan yang Kian Instagramable

Kemudian yang keempat, di antara tiga isu, HAM akan menjadi isu yang paling banyak dinanti publik progres perdebatannya. Menurut Adi, di satu sisi Prabowo selalu dikaitkan dengan HAM masa lalu yang jadi beban dirinya namun belum bisa diungkap.

Sementara Jokowi sebagai petahana yang punya instrumen untuk mengungkap pelanggaran HAM masa lalu tapi sejauh ini belum tuntas. "Termasuk juga soal kasus Munir dan Novel. Publik menunggu ending ini semua, bukan gimmick pemanis debat," pungkasnya.

Leave a Comment

Tidak ada komentar

Langganan: Posting Komentar ( Atom )
Diberdayakan oleh Blogger.